Prof. Dr. H. Paisal Halim, M.Hum

Di Atas Langit Masih Ada Langit

Menakar Sukses ’SBY’ Menabuh Genderang Korupsi

Oleh: Paisal Halim

Sejak Presiden ke enam republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menabuh genderang pemberantasan korupsi di republik ini maka sejak itu pula alunan musiknya terus “ on air “ satu kali dua puluh empat jam merambah setiap kantor baik di pusat maupun di daerah

Salah satu tolok ukur yang dapat dijadikan pegangan untuk menilai besar-kecilnya pengaruh genderang yang ditabuh oleh Bapak presiden ke enam ini adalah seberapa banyak pemegang kekuasaan di republik ini yang ikut “terbius ‘ dengan tabuhan genderang tersebut.

Terlepas dari pro dan kontra atas tolok ukur keberhasilan tersebut, namun survey lapang menunjukkan bahwa alunan musik pemberantasan korupsi yang terus ”on air” ini tampaknya banyak pemegang kekuasaan baik di pusat maupun di daerah mulai dari menteri, dirjen, gubernur, bupati, kepala dinas, pimpro dan pejabat lainnya yang ikut ”terbius”. Hal ini dapat dilihat pada bertambahnya kesibukan aparat kepolisian, kejaksaan maupun aparat komisi pemberantasan korupsi menagani berbagai kasus korupsi yang menerpa para pejabat tersebut.

Dalam menangani kasus ini, para aparat penegak hukum dituntut untuk bekerja ekstra keras sebab perilaku korupsi inilah yang salah satunya menjadi sumber penyebab republik Indonesia yang dahulu dikenal sebagai negara yang subur, makmur dan elok namun kini berubah menjadi negara yang “pucat, kurus, kering akibat kekurangan ” gizi ” ( potensi sumber daya alam habis terkuras), kurang kepercayaan ( negara terkorup ) dan sarat dengan utang luar negeri yang kini semakin membengkak. Pernyataan ini dapat dilihat pada buku World in Figure 2003.

Dalam buku World In Figure ,2003 Penerbit The Ecomist disebutkan bahwa Indoensia adalah mutiara di khatulsitiwa. Julukan ini diilhami oleh potensi yang dimiliki oleh bangsa ini. Indonesia adalah negara terluas no 15 didunia, berpenduduk terbanyak no 4 di dunia, Penghasil Biji-bijian terbesar no 6,Penghasil Teh terbesar no 6, Penghasil Kopi no 4, Penghasil Cokelat No 3, Penghasil Minyak Sawit (CPO) No 2, Penghasil Lada putih No 1. lada hitam No 2, Penghasil Puli dari buah Pala No 1, Penghasil Karet Alam No 2, Karet Sintetik No 4, Penghasil Kayu Lapis No 1, Penghasil ikan no 6, Penghasil Timah No 2, Penghasil Batu Bara No 9, Penghasil Tembaga No 3, Penghasil Minyak Bumi No 11, Penghasil Natural Gas No 6, LNG No 1 di dunia.Di samping itu dalam buku tersebut juga dijelaskan bahwa republik ini juga dikenal di dunia sebagai negara Penghutang terbesar No 6 didunia dan Negara terkorup No 3 Didunia.

Namun muncul pertanyaan, mungkinkah julukan Indonesi sebagai negara mutiara di khatulistiwa ini akan berubah di masa mendatang ? Jawabannya tentu sangat bergantung pada komitmen dan kepedulian kita baik sebagai penguasa maupun sebagai rakyat untuk bersama-sama saling bahu membahu kembali menata dan mengelola republik ini sesuai dengan nafas reformasi dan peraturan perundangan yang ada.

Betapa tidak, republik ini kini sedang dilanda sakit berat, demikian beratnya penyakit yang diderita republik ini sehingga tidak mampan lagi diobati dengan obat ”generik” tapi harus dengan obat ”patent” bahkan salah sedikit penanganannya,tidak menutup kemungkinan akan ”diamputasi” akibat masyarakat tidak lagi percaya pada pemimpinnya. Bukankah Emile Durkheim telah mengingatkan bahwa sosiety is not exist by rational agreement but trust. No agreement without trust and no contrac without trust.

Jika dilihat dari segi Komposisi Utang negara berdasarkan instrument Per 21 Maret 2005 Total Utang Negara menunjukkan angka Rp 1282 Triliyun, dengan Pinjaman Bilateral/ Multilateral 48% Rp 628.18 T dan Surat Utang Negara 52% Rp 653.82 T, dengan rinciah sebagai berikut: 52% Rupiah, 14% US Dolar, 21% Yen , 4% Euro , 9% Valuta Asing sedangkan utang Sudah jatuh tempo pada 2006 – 2009 Sebesar 35 – 40 Triliyun .

Data di atas sengaja penulis sodorokan untuk mengetuk pintu hati kita semua agar mau peduli terhadap republik ini, karena kalau bukan kita siapa lagi, kalau sekarang kapan lagi dan kalau bukan di republik ini, di republik mana lagi.

Salah satu faktor yang menjadi penyebab republik ini ditimpa sakit berat adalah karena banyaknya prilaku pejabat baik di pusat maupun di daerah yang melakukan pengeboran di kapal republik ini ( korupsi ) sehingga kapal tersebut kini hampir karam di lautan kebesarannya sendiri. Itulah sebabnya sehingga bapak presiden Susilo Bambang Yudhoyono memancangkan salah satu program unggulan selama memipim republik ini adalah “ perang melawan korupsi “ dan Beliau sendiri yang turun ke lapang memimpin perang tersebut.

Sejak Beliau di lantik menjadi presiden ke enam di republik ini, maka sejak itu pulalah “genderang perang melawan korupsi ini telah dimulai dan terus ditabuh hingga sekarang. Seluruh pasukan yang terdiri aparat penegak hukum, pejabat negara dan daerah diinstruksi untuk turun ke lapang melawan siapa saja yang menggerogoti republik ini . Demikian pula dengan komponen lainnya seperti perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM dan organisasi lainnya terus menerus diajak agar dapat memberikan informasi apabila mencium adanya perilaku pejabat yang melakukan pengeboran di kapal republik ini .

Dengan tidak menafikan sisi kelemahan keseriusan aparat penegak hukum menangani kasus korupsi di republik ini, kita patut mengakui akan keberhasilan aparat tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya jumlah kasus korupsi yang disidangkan di berbagai pengadilan. Baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun di pengadilan tindak pidana korupsi.

Adapun wujud dari keseriusan para aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana korupsi di republik ini dapat dilihat pada kemampuan aparat penegak hukum menghadirkan sejumlah menteri, gubernur dan bupati di meja hijau . Bila pada masa orde lama dan baru hal ini sangatlah tabu, namun pada era reformasi ini kini menjadi hal yang biasa.Karena itu tidaklah mengherankan bila di bawah ini penulis sodorkan beberapa pejabat,baik menteri, dirjen, gubernur dan bupati yang telah dihadirkan di meja hijau dengan berbagai dugaan penyelewengan. Misalnya : (1). Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dengan dugaan kasus penyelewengan pengelolaan kawasan Gelora Senayan,(2) Totok Ary Prabowo( ( Bupati Temanggung) dengan kasus dana pemilu 2004 senilai Rp. 2,3 miliar.(3) Bambang Guritno ( Bupati Semarang), Jawa Tengah dengan dugaan Korupsi Jawa Tengah dengan dugaan korupsi pengadaan buku SD/MI 2004 senilai Rp. 650 juta. (4)Hendy Boedoro, (Bupati Kendal )Jateng dengan dugaan korupsi dana pinjaman bupati Kendal ke BPD cabang Kendal senilai Rp. 30 Miliar, (5) Saleh Muljono(Bupati Magetan) Jatim dengan dugaan Korupsi penggelembungan dana proyek pembangunan gedung DPRD Magetan dan gedung serba guna Magetan senilai Rp.3,2 miliar.(6) Ikhsanuddin Husin ( Wakil Bupati Tanah Laut) Kalsel dengan dugaan korupsi penyelewengan anggaran pos sekretaris daerah sebesar Rp.480.039.000,(7) Bustani Dj Mamud ( Bupati Lamdau) Kalteng,dugaan korupsi penyelewengan APBD 2004 Rp.13.4 miliar,( 8 ) Yusran Aspar (Bupati Penajam Paser Utara ) Kaltim,dugaan korupsi mark up dana pembelian tanah 50 hektar di kecamatan Babulu Darat senilai Rp.7,5miliar,(9)Syaukani HR ( Bupati Kutai Kartanegara) Kaltim, dugaan korupsi pembebasan tanah untuk bandaraLoa Kulu,Kutai Kartanegara, seluas 256 hektar,(10) Suwarna Abdul Fatah ( Gubernur Kaltim) dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang dalam izin pemanfaatan kayu di hutan Kalimantan Timur (11) Daniel Banunaek(Bupati Timor Tengah Selatan) NTT,dugaan korupsi dana tidak tersangka APBD 1999-2004 senilai Rp.1 miliar,(12) Ruben Foenay (Wkl Bupati Kupang) NTT dugaan korupsi kasus dana puna bakti DPRD Kupang priode 1999-2004 senilai Rp.1 miliar,(13) Darmili( Bupati Simeulue) NAD dugaan korupsi penguasaan atas kawasan hutan secara tidak sah dengan membuka 35.000 hektar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit,(14) H. Muh.Umar (Wakil Bupati Mamuju) Sulbar, dugaan korupsi dana APBD kabupaten Mamuju 2003-2004 Rp.2.6 miliar,(15) Andarias Palino Popang ( Bupati Tator) Sulsel, dugaan korupsi dana APBD Tana Toraja 2003-2004 Rp.3.8 miliar,(16). Mantan menteri kelautan Prof,Dr.Rohmin Dahuri,(17) Ketua KPU, Prof Dr. Nazaruddin Syamsuddin,( 18 ) Widjanarko Puspoyo ( mantan Dirut Perum Bulog,(19) Baso Amiruddin Maula ( mantan Wali Kota Makassar),(20) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan dan masih sederetan lagi kasu korupsi yang dimejahijaukan.

Meskipun harus diakui bahwa tidak sedikit diantara pejabat tersebut di vonis bebas di pengadilan karena tidak terbukti bersalah. Namun sejarah sudah mencatat betapa tingginya keseriusan pemerintah di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono untuk memberantas penyakit korupsi ini.

Perilaku Sakit

Yang menarik, reaksi dari kepala daerah yang ditahan itu juga memiliki pola yang sama. Amping Situru, yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Toraja tahun 2003/2004 senilai Rp 3,9 miliar, sakit tak lama setelah ditahan.

Reaksi Saleh Muljono sama. Ia yang diejbloskan ke penjara karena disangka menyelewengkan dana APBD tahun 2003-2005 senilai 38,4 miliar, dalam pembangunan gedung olahraga Ki Mageti dan Kantor DPRD Magetan, sakit setelah lima jam berada di balik terali besi, awal Juni lalu. Selasa (5.6) dini hari, Saleh diboyong ke RSUD Dr Sayidiman, Magetan, dengan alasan sakit.

Bupati Semarang Bambang Guritno juga sakit dan dilarikan ke RS Dr Kariadi, Semarang, setelah ditahan Kejaksaan Tinggi Jateng. Bambang adalah tersangka kasus dengan korupsi pengadaan buku ajar SD/MI Kabupaten Semarang tahun 2004 senilai Rp 3,95 miliar.

Sakit juga dialami Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Syaukani HR dan sejumlah pejabat lain yang terkena kasus korupsi, baik yang ditangani kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan, sakit menjadi fenomena umum yang kerap terjadi pascapenetapan seseorang tersagka dan penahanan tersangka korupsi.

Desentralisasi Lemah

Prof Robert Klitgaard, pakar antikorupsi yang meneliti lebih dari 39 negara, dalam wawancara dengan Kompas pada 12 Agustus 2006, menegaskan, korupsi yang melibatkan kepala daerah ini akibat lemahnya sistem desentralisasi. “Sistem desentralisasi tidak ada pengawasan dan pembukuan. Di semua negara di dunia, sistem desentralisasi justru meningkatkan korupsi,” katanya.

Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menjelaskan, korupsi yang dilakukan para kepala daerah menjadi bukti adanya ketidakberesan dalam proses pemilihan kepala daerah, yaitu praktik politik uang. Kepala daerah harus membalas “budi” penyumbang dan partai politik yang mengusungnya. Penyumbang itu diberikan imbal budi berupa kontrak proyek dengan cara penunjukan langsung.

Proses pilkada yang berubah menjadi pemilihan langsung pun tidak meminimalkan terjadinya praktik korupsi yang dilakukan kepala daerah. Menurut Adnan, pilkada secara langsung tak lepas dari peran partai, yang adalah mesin politik yang butuh bertahan hidup terus. Akibatnya, partai memiliki kepentingan yang besar untuk menempatkan orangnya dalam eksekutif.

“Calon kepala daerah dalam pilkada langsung tetap diusung parpol. Pilkada langsung tak bisa memberikan ruang bagi rakyat untuk melakukan kontrol terhadap pemerintahan, baru sebatas untuk memilih. Rakyat tak punya payung hukum jika kemudian hari akan mencabut dukungannya dengan memberikan mosi tidak percaya. Rakyat juga tidak bisa mengakses informasi,” jelas Adnan.

Penyebab lain adalah tak berjalannya proses checks and balances. DPRD yang seharusnya menjadi instrumen mengontrol eksekutif, ternyata tidak berjalan efektif. Bahkan, kontrol yang dilakukan DPRD kerap tak lebih dari sekadar performa.

“Tidak berjalannya mekanisme checks and balances itu karena dalam beberapa proses pembuatan kebijakan, DPRD justru terlibat. Hal lain yang menyebabkan mekanisme ini tidak efektif adalah karena komposisi di DPRD sama dengan eksekutif,” ujar Adnan lagi.

“ Badan Pengawas Daerah (Bawasda) yang seharusnya menjadi pengawas internal juga tidak bekerja efektif. Adna=n menyoroti posisi Bawasda yang berada di bawah kepala daerah. Tak heran kalau bayak kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah cenderung disembunyikan.

Padahal, dari fakta yang muncul di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi yang ernah mengadili beberapa kepala daerah atau mantan kepala daerah, kebanyakan uang daerah mengalir keperluan kepala daerah dan keluarganya. Bahkan, ada pula aliran dana ke partai atau aparat penegak hukum di daerah. Jumlah uang yang dinikmati kepala daerah dan keluarganya pun tidak kecil.

ICW mengingatkan Presiden Yudhoyono harus memperbaiki sistem pemerintahan daerah yang koruptif, bukan melakukan intervensi hukum terhadap pejabat daerha yang terlibat kasus korupsi. Ketentuan izin pemeriksaan terhadap kepala daerah harus dicabut karena hanya menimbulkan kekebalan hukum bagi kepala daerah yang tersangkut tindak pidana.

“Kalau Presiden Yudhono menentukan kriteria izin yang akan diberikan, itu artinya intervensi terhadap hukum. Penyidik hanya perlu memberitahukan, kalau kepala daerah tertentu diperiksa, tidak perlu meminta izin dari Presiden. Persoalan apakah kasus dugaan korupsi ini benar terjadi atau tidak, ya dilihat saja di persidangannya. Kalau tidak benar, kepala daerah itu bisa menggungat jaksa atau polisi. Dalam huku, semua ada mekanismenya,” ujar Adnan.

Filed under: Opini,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Welcome Myspace Comments

Penulis

Waktu

Tulisan-tulisan yang telah dimuat di berbagai media cetak lokal seperti Palopo Pos, Harian Fajar, Majalah Payung Luwu dan BUletin BPSDM yang memaparkan tentang fenomena sosial yang terjadi di Indonesia serta karya-karya yang bernafaskan Islam.

Anda Pengunjung Ke

Telah dikunjungi oleh

  • 119,407 pembaca

Deteksi Lokasi

Terima Kasih Kunjungannya

Thank You Myspace Comments
%d bloggers like this: