Prof. Dr. H. Paisal Halim, M.Hum

Di Atas Langit Masih Ada Langit

Birokrat dan Tukang-tukangnya

KETIKA penulis bertandang sejenak untuk satu keperluan di ruang Bapak Drs H Said Tjulla (Wakil Bupati Luwu), beliau menyodorkan kepada saya se­buah buku yang berjudul “Birokrasi, Kata Hati”. Buku itu ditulis oleh almarhum Drs H Alam Bulu. Beliau ini cukup dike­nal dalam jajaran pemerintahan. Beliau dikenal sebagai seorang pekerja sekaligus sebagai pemikir. Dalam biografi beliau disebutkan deretan jabatan pent­ing yang pernah didudukinya. Baik dalam jabatan pemerintah­an maupun dalam jabatan berb­agai organisasi. Salah satu jaba­tan penting di antaranya adalah jabatan sebagai Walikota Pare­pare.

Dengan berbagai jabatan yang pernah diduduki itulah, be­liau ingin membagi rasa sekali­gus membagi pengalaman kepa­da teman-teman sejawat dalam menghadapi seorang birokrat. Pengalaman tersebut dilukiskan dalam bukunya yang berjudul ” Birokrasi, Kata Hati “.

Dalam buku tersebut, beliau mengurai secara indah nan pui­tis sukaduka bekerja dalam du­nia birokrasi serta model dan gaya bekerja seorang birokrat. Buku tersebut sangat menarik dibaca. Apalagi dalam buku tersebut dilengkapi dengan se­buah tulisan pengantar dari Dr T R Andi Lolo mantan Bupati Tana Toraja.

Pada halaman 12 hingga 13, tulisan pengantar DR T R Andi Lolo menyebutkan bahwa ” se­sungguhnya birokrat yang ada di lingkungan pemerintahan di daerah hanya satu orang yaitu hanya kepala daerah sendiri. Se­dangkan pejabat-pejabat di bawahnya tidak lebih dari tu­kang semata yang hanya menger­jakan pesanan sang birokrat tadi”. Ketika penulis usai membaca tulisan tersebut, Pak Said Tjulla se­bagai rekan, sahabat, saudara sekaligus sebagai guru saya, men­gajukan sebuah pertanyaan. “Be­narkah pejabat yang bekerja di dalam birokrasi hanya berfungsi sebagai tukang yang mengerjakan pesanan sang birokrat? Menden­gar pertanyaan tersebut, tiba-tiba kulit saya terasa mengeluarkan ker­ingat dan kening saya langsung berkerut. Padahal saya berada di ruangan yang indah dan ber AC.

Betapa tidak, pertanyaan ini di­ajukan oleh salah seorang pamong senior yang berpangkat IV E ke­pada seorang dosen Yang tidak berpengalaman dalam birokrasi pemerintahan. Selain itu, kunci jawaban pertanyaan tersebut sudah lama ada di kantong beliau.

Untung saja pada saat itu tele­pon berdering, sehingga dialog terhenti sejenak. Kesempatan itu­lah penulis gunakan untuk men­gumpul “file -file” yang ada dalam otak saya. Seusai beliau menerima telepon, ia pun melan­jutkan pertanyaannya. Lalu den­gan sangat filosofis saya pun menjawab. Pernyataan tersebut dapat saja diterima karena kebe­naran sebuah pernyataan, sesung­guhnya sangat bergantung pada sudut mana seseorang meman­dang sesuatu. Mendengar jawa­ban tersebut, beliau tersenyum, sambil menyerahkan buku itu kembali untuk di baca.

Arti senyum dan penyerahan buku kepada saya merupakan se­buah bahasa simbolik yang sarat dengan makna. Dan bahasa sim­bolik seperti ini hanya dapat di­tangkap maknanya oleh orang – orang yang bijak. Berkaitan den­gan bahasa simbolik ini, penulis teringat pada sebuah ungkapan manis dari orang tua dahulu bah­wa ” Aja’ mu lamperiangngi baca to Accae, nasaba’ mu pabbir­ingemmitu na pahanni “( Anda jangan terlalu panjang memberi penjelasan pada orang pintar, kare­na hanya dengan menyinggung saja sedikit, ia sudah paham).

Dari peristiwa tersebut penulis sungguh menerima pelajaran yang sangat berharga dari guru saya tersebut. Salah satu pelajaran ber­harga itu adalah bahwa sangat tidak etis dan sangat tidak men­didik apabila ada teman bicara, te­man dialog, teman seperjuangan, teman bekerja, teman berdiskusi, teman berpikir dan teman berjua­ng yang berbuat sesuatu atau berpendapat dan pendapatnya tidak sesuai yang diinginkan. Lalu secara serta merta langsung dis­alahkan, dicaci, dibentak, divonis, dibenci dan sebagainya. Sungguh sikap dan bahasa simbolik seperti yang ditunjukkan oleh saudara, rekan, sahabat dan guru saya tersebut, telah menambah pengetahuan dan pengalaman saya.

Ketika kembali membaca buku tersebut, penulis berusaha men­cari alasan yang mendorong DR T R Andi Lolo berpandangan demikian. Sedikitnya ada tiga in­dikator yang menjadi dasar tum­puan mantan Bupati Tator itu . Ketiga dasar tumpuan tersebut adalah : 1). Pengangkatan sese­orang pada jabatan tertentu sela­ma ini tidak berdasarkan merit – system sebagaimana disyaratkan oleh teori birokrasi, 2). Pelaksan­aan, tugas dalam birokrasi sangat tergantung pada perintah atasan, dan 3). tidak ada keberanian bawa­han untuk mengambil keputusan, terutama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi tanpa min­ta “petunjuk” atasan.

Padahal Max Weber salah se­orang ahli ilmu sosial telah mem­berikan garansi bahwa “birokra­si” adalah tipe organisasi mod­ern dan rasional yang dapat men­ingkatkan efesiensi dan efektivi­tas sehingga proses penyelesa­ian urusan tidak berlarut-larut. Bahkan menurutnya salah satu karakteristik birokrasi adalah adanya kepastian hukum tentang ruang lingkup kewenangan sese­orang birokrat yang berarti adan­ya pembahagian tugas dan tang­gung jawab secara tegas.

Terlepas benar tidaknya pern­yataan di atas tidak perlu diperdebatkan. Karena survey di lapang banyak memberikan jawa­ban bahwa tidak sedikit bawahan dalam dunia birokrasi lebih banyak bersikap dan berperilaku sebagai tukang saja. Hal ini dapat dilihat pada sikap dan prilaku yang ditampilkan oleh kebanya­kan staf birokrasi selama ini. Para staf kebanyakan bersikap lebih memilih diam dari pada bicara, leb­ih banyak menghibur dari pada menegur, lebih banyak membe­narkan dari pada menyalahkan, lebih banyak menerima arahan dari pada mengusulkan, lebih banyak mencari alasan pembena­ran dari pada menyodorkan ala­san kebenaran dan sebagainya.

Padahal jenjang pendidikan, jenjang pelatihan, jenjang karir, sertifikat keahlian, piagam penat­aran dan bintang jasa telah dimil­iki. Kesemua prestasi dan prestise itu telah terlukis dalam curricu­lum vitae masing-masing. Lalu bila kesemua itu tidak diterapkan dalam hubungannya dengan ja­batan yang diduduki tentu san­gat disayangkan sekali. Apalagi bila sang pejabat yang penuh ser­tifikat keahlian itu hanya berfung­si sebagai tukang saja.

Perlu dipahami bahwa bersikap dan berprilaku sebagai tukang dalam tataran birokrasi memiliki dampak yang sangat berbahaya. Bahkan dampak bersikap seperti itu jauh lebih ganas dari penyakit tumor yang menyerang manusia. Dikatakan demikian karena den­gan sikap dan prilaku bawahan seperti itu akan menggiring atasan menjadi manusia yang senang disanjung, senang dipu­ja, senang dipuji, senang dihor­mati, senang diagungkan, senang dibesar-besarkan, serba tahu, ser­ba bisa dan serba-serbi lainnya.

Secara manusiawi, tentu sang birokrat membutuhkan kawan ber­fikir. Seperti, para politisi, akade­misi, LSM, cendekiawan, teknokrat, organisatoris, seniman, budayawan, wartawan, karyawan dan sebagainya. Bukankah orang bijak pernah berkata bahwa “no one is perfect” tidak ada orang yang sempurna. Itu sebabnya se­tiap orang termasuk sang penguasa membutuhkan bantuan orang lain, membutuhkan saran, membu­tuhkan masukan, membutuhkan peringatan, membutuhkan kritikan dan tanggapan dari semua pihak agar sang penguasa yang dicin­tai, dihormati, disayangi tidak ter­jerumus pada kesalahan, kehilafan dalam pengambilan keputusan.

Karena itu bagi seorang birokrat sepatutnya segala usulan, masukan, tanggapan, sorotan dan kriti­kan yang sifatnya produktif dan konstruktif sangat perlu didengar, direkam, ditampung, dipertim­bangkan, dipelajari, dan diresapi .

Bukan itu saja bahkan terhadap pihak-pihak yang selalu menyeng­gol, selalu menyuridul, selalu men­yalib, selalu membidik dan selalu mengkritik perlu diakomodir. Bah­kan senggolan, sundulan, bidikan dan kritikan yang disodorkan ke­pada sang birokrat hendaknya di­jadikan sebagai “obat kuat” un­tuk menambah energi dalam mena­paki kesuksesan di hari-hari men­datang.

Bukankah filosofi pelangi di atas langit telah mengajarkan pada kita bahwa pelangi yang melintang di atas langit tidak akan pernah in­dah d’tpandang mata bila tampilan­nya tidak berwarna-warni. Demiki­an pun terhadap dunia birokrasi, tampaknya tidak akan pernah in­dah nan cantik dipandang mata apabila seorang birokrat seperti: presiden, menteri, Dirjen, guber­nur, bupati, kepala dinas, camat dan pejabat lain memperlakukan stafnya hanya sebagai tukang semata. Mengubah sikap dan prilaku seperti itu hanya dapat di­lakukan apabila sendiri mungkin para birokrat membangun keper­cayaan kepada seluruh stafnya. Emile Durkheim dalam karyanya yang berjudul “The Division of La­bor in Society” (1964), mengata­kan bahwa: “Society is not exist by rational agreement, but Trust” : No agreement without trust and no contract without trust.( Masyarakat tidak akan pernah ek­sis hanya dengan kesepakatan rasional kecuali dengan keper­cayaan. Tidak ada kesepakatan tanpa kepercayaan dan tidak ada kontrak tanpa dengan kepercayaan).

Filed under: Opini

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Welcome Myspace Comments

Penulis

Waktu

Tulisan-tulisan yang telah dimuat di berbagai media cetak lokal seperti Palopo Pos, Harian Fajar, Majalah Payung Luwu dan BUletin BPSDM yang memaparkan tentang fenomena sosial yang terjadi di Indonesia serta karya-karya yang bernafaskan Islam.

Anda Pengunjung Ke

Telah dikunjungi oleh

  • 119,407 pembaca

Deteksi Lokasi

Terima Kasih Kunjungannya

Thank You Myspace Comments
%d bloggers like this: