Prof. Dr. H. Paisal Halim, M.Hum

Di Atas Langit Masih Ada Langit

PERBURUAN GELAR SARJANA

Salah satu mata kuliah yang sangat menarik diikuti pada program doktor universitas Negeri Jakarta tahun ajaran 2002 adalah mata kuliah Isu-Isu Kritis Dalam Pendidi­kan. Mata kuliah ini diajarkan oleh Prof. Dr. Nana Kasasih berpasan­gan dengan Dr. Thomas Suyatno pada program manajemen pendidikan. Mata kuliah ini disajikan oleh dosen dengan menggunakan sistem thinking atau pendekatan berpikir sistemik.

Dengan pendekatan berpikir sistemik-terse but, setiap mahasiswa wajib mengangkat salah satu isu pendidikan yang aktual di masyarakat. Isu yang dipilih tersebut wajib dipresentasikan dengan mengutarakan sebab akibat dan cara pemecahan masalah tersebut. Adapun atu­ran main dimulai dengan mendengarkan pendapat penyaji dihadapan dosen dan mahasiswa dalam seminar kelas. Kemudi­an dilanjutkan dengan tanggapan dan kritikan dari berbagai rekan dengan mengacu pada disiplin ilmu yang dimiliki.

Salah satu isu aktual yang dibedah dalam perkuliahan tersebut adalah perburuan gelar oleh masyarakat dan perbu­ruan mahasiswa oleh perguru­an tinggi. Isu ini menarik dibe­dah, karena hat tersebut se­makin marak dibicarakan oleh berbagai kalangan masyarakat. Baik kalangan akademisi, poli­tisi, praktisi dan bahkan kalan­gan birokrasi sendiri. Selain itu, Harian Kompas juga telah mempublikasikan tiga universitas ternama yakni Uni­versitas Gajah mada, Universitas Padjajaran – Bandung dan Institut tekhnolo­gi Bandung dicap sebagai per­guruan tinggi yang melakukan perburuan mahasiswa karena membuka kelas jauh di berbagai propinsi, kabupaten dan kota di Indonesia.

Lebel ini diberikan kepadan­ya karena dosen ketiga pergu­ruan tinggi tersebut harus men­gunjungi mahasiswanya di ber­bagai propinsi, kabupaten dan kota untuk memberikan mata kuliah yang diajarkan. Dengan kunjungan dosen ke berbagai provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia mengingatkan kita berbagai istilah di masa lalu seperti, Jaksa masuk desa, ko­ran masuk desa, ABRI masuk desa dan kini dosen masuk desa, meskipun dalam konteks yang berbeda.

Kendatipun label ini dituju­kan kepada ketiga perguruan tersebut (UGM,UNPAD dan ITB) oleh Dirjen Dikti, namun ketiga universitas ternama tersebut tetap saja melaksana­kan kelas jauh meskipun telah berulang kali diperingatkan bahkan dilarang oleh direktor­at jenderal perguruan tinggi.

Sikap keras ketiga universi­tas ternama itu terhadap perin­gatan dan pelarangan kelas jauh oleh Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi sudah tentu memunculkan tanda tanya besar. Ada apa dibalik semua ini? Mengapa ketiga universitas tersebut tetap bersikukuh melaksanakan kelas jauh? Apa­kah pembukaan kelas jauh bertentangan dengan Undang­-Undang Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989? Bila berten­tangan pasal mana yang dilang­gar? Bukankah pengelola pen­didikan di ketiga universitas tersebut terdiri dari sejumlah ahli dan berpengalaman? Mu­ngkinkah para guru Besar di perguruan tersebut gegabah mengambil keputusan bila kegiatan seperti ini  melanggar norma kependidikan? Dan dimana letak perbedaan antara sistim pendidikan jarak jauh yang nota bene banyak ber­modalkan modul dengan sistim dosen mengunjungi mahasiswa pada kelas jauh? Dan sejumlah pertanyaan lainnya.

Terlepas dan pertanyaan tersebut, sebagai insan akade­mis patut untuk direnungkan bahwa dengan sistim kelas jauh atau dosen mengunjungi maha­siswa yang dimotori oleh keti­ga universitas di atas memicu perguruan tinggi lain di Indonesia (Negeri maupun swasta, layak atau tidak layak juga memburu mahasiswa dengan membuka kelas jauh di berbagai pelosok desa dan kecamatan. Konsekwensi logis dengan adanya kelas jauh ini adalah terciptanya percepatan pen­ingkatan kuantitas jumlah sar­jana (S1), Magister (S2) dan Doktor (S3) di berbagai tempat.

Namun perlu diantisipasi jan­gan sampai kehadiran kelas jauh ini dapat mengurangi nilai kesarjanaan bagi setiap alumni perguruan tinggi. Apalagi munculnya kembali stempel masyarakat semisal tahun-­tahun yang lalu seperti julukan SARDES (Sarjana Desember), MALOK (Magister lokal) atau doktor-doktoran. Gelar dan stempel seperti ini sungguh sangat mengurangi nilai kesakralan gelar akademik. Bukan itu saja bahkan julukan terse­but sangat memalukan dan memilukan bagi pemakai gelar akademik.

Salah satu alternatif untuk menepis munculnya kembali ju­lukan ini adalah memperbaiki sistim pelaksanaan kelas jauh dengan membuatkan rambu-­rambu yang jelas, ketat disertai dengan pengawasan dan sank­si yang tegas bagi pelanggar rambu-rambu yang dimaksud. Hat ini penting dilakukan kare­na dengan adanya akreditasi yang dikeluarkan oleh pemer­intah terhadap perguruan ting­gi (Negeri maupun Swasta) melalui Badan Akreditasi Na­sional (BAN) menyebabkan munculnya kekuatan bagi per­guruan tinggi untuk berbuat sesuai-keinginannya. Apalagi pemberian akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) tidak sedikit bersifat subyektif karena cenderung bersifat evaluasi administrasi belaka. Karena itu langkah lain yang perlu ditempuh adalah melakukan peninjauan kembali nilai akreditasi yang diberikan pada setiap perguruan tinggi.

Langkah lain yang penulis ajukan kepada segenap rekan mahasiswa pada saat membe­dah persoalan ini adalah perlu­nya pemerintah dan pimpinan perguruan tinggi serta pakar pendidikan se Indo­nesia untuk – melakukan temu il­miah nasional guna membicar­akan keberadaan kelas jauh. Pertemuan tersebut dapat dilaku­kan melalui forum rektor. Perte­muan nasional tersebut diper­lukan guna membicarakan se­cara mendalam kedudukan kelas jauh dalam sistim pendid­ikan nasional. Hal ini perlu di­lakukan karena dalam rancan­gan undang-undang pendidi­kan nasional yang baru pun , tidak ada satu pasal diantaran­ya yang secara tegas melarang dan mengatur keberadaan kelas jauh yang semakin marak dibicarakan di tengah masyarakat.

Bila hat ini terus dibiarkan tanpa ada kesepakatan yang jelas antara pimpinan perguru­an tinggi dengan Dirjen Dikti maka tidak tertutup kemungki­nan setiap tahun perguruan tinggi diberbagai daerah baik negeri maupun swasta akan ter­us membuka pendidikan semacam kelas jauh dengan berkiblat pada ketiga Universitas ternama tersebut. Apalagi bagi perguruan tinggi swasta yang telah mengantongi SIM akreditasi A dan B.

Upaya penegasan ke­beradaan kelas jauh ini pada hakekatnya telah dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Indonesia. Penegasan ini ditandai dengan keluarnya surat Dirjen Dikti nomor 306/D/ T 2002 tentang kelas jauh UGM, UNPAD dan TTB. Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa baik UGM, UNPAID maupun ITB ternyata belum melaksanakan kesepakatan yang telah dinya­takan sebelumnya yaitu bahwa tidak akan lagi melaksanakan kelas jauh. Dalam surat terse­but juga ditegaskan bahwa penyelenggaraan kelas jauh oleh perguruan tinggi kenama­an ini mengakibatkan terjadin­ya berbagai pelanggaran ter­hadap kaidah/norma/hakekat pendidikan tinggi (versi pemer­intah).

Dan lebih parah lagi ditegaskan dalam surat tersebut bahwa penyelenggaraan kelas jauh ini oleh UGM, UNPAD dan ITB diikuti oleh seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta dengan berbagai alasan yang hampir sama. Aki­batnya tercipta suasana yang diistilahkan oleh Dirjen Dikti sebagai perburuan gelar oleh masyarakat dan perburuan ma­hasiswa oleh perguruan tinggi. Dari perburuan mahasiswa inilah sehingga Dirjen menya­takan dalam suratnya bahwa reputasi perguruan tinggi terse­but patut dipertanyakan kare­na yang seharusnya terjadi adalah mahasiswa mencari pergu­ruan tinggi yang terbaik sesuai dengan kemampuannya.

Persoalannya adalah apakah pernyataan yang dikemukakan oleh Dirjen dalam surat edaran tersebut dapat mengurangi kredibilitas perguruan ini di mata masyarakat? Tentu perlu dikaji lebih mendalam oleh pi­hak independen. Yang jelas dan pasti UGM, UNPAD dan ITB tetap bersikeras menyelengga­rakan kelas jauh, meskipun dalam surat Ditjen pendidikan Tinggi tersebut telah mengan­cam akan memberikan berbagai sanksi. Baik sanksi administra­tif, penghentian/pengurangan sebahagian subsidi, menguran­gi dukungan fasilitas pemerin­tah, penundaan proses kenai­kan jabatan/pangkat dosen dan penghentian layanan lainnya. Sanksi-sanksi tersebut tentu saja telah dihitung oleh pergu­ruan tinggi sekaliber UGM, ITB dan UNPAD sehingga tetap pada pendiriannya apatah lagi telah diundangkannya pergu­ruan tinggi sebagai Badan Hu­kum Milik Negara.

Meskipun pertandingan adu argumentasi dan bahas mem­bahas antara pimpinan pergu­ruan tinggi dengan Koordina­tor Kopertis Bagi perguruan swasta maupun pimpinan perguruan tinggi terus berlangsung namun belum juga membuahkan kesepakatan yang riil. Tidak adanya kesepakatan diantara keduanya tentu tidak terlepas dari keinginan masing-masing pihak untuk ­meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menjaga mutu pendidikan. Namun patut untuk diketahui bersama bahwa sistem pendidikan nasional Indonesia merupakan sistem pendidikan terjelek di dunia akibat sistem sentralistik yang diterapkan kurang lebih 30 tahun. Akibat jeleknya sistim pendidikan ini Indonesia menempati peringkat ke-109 pada Human Development Index (HDI-UNDP) tahun2002 bahwa peringkat mutu Indonesia berada di urutan ke 109. Hal ini berarti mutu pendidikan republik ini berada satu tingkat dibawah negara Vietnam, karena negara Vietnam berada di posisi ke 108. Sebagai bahan pembanding berikut ini penulis sajikan lapo­ran HDI UNDP tahun 2002 khususnya mengenai mutu pendidikan di Dunia. Laporan tersebut antara lain sebagai berikut: Cina diurutan ke-99, Sri Lanka 84, Filiphina 77, Thailand 76, Malaysia 61, Singapura 24 dan Negara Canada menempati urutan peringkat pertama kare­na mempunyai sistem pendidi­kan yang terbaik di dunia.

Bila melihat basil laporan tersebut, mungkinkah perburu­an gelar oleh masyarakat dan perburuan mahasiswa oleh per­guruan tinggi yang trend sekarang ini merupakan salah satu indikasi semakin burukn­ya mutu pendidikan atau salah satu solusi meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Pasti trend menerima gelar Dok­tor Honouris causa, piagam Penghargaan dari berbagai per­guruan tinggi dan perkumpulan yang tidak terdaftar,tidak dikenal, tidak diketahui dan bah­kan tidak beralamat jelas kini semakin digandrungi. Oleh masyarakat. Fenomena ini ter­jadi di masyarakat laksana or­ang haus akan gelar dan peng­hargaan. Anehnya lagi kehau­san ini terjadi diberbagai kalan­gan. Baik di kalangan politisi, Praktisi birokrasi bahkan kalangan akademisi. Hanya saja per­soalannya adalah apakah pen­yakit gila gelar, gila penghar­    gaan, mengobral gelar dan memburu mahasiswa hanya akan berlangsung beberapa waktu saja? Wallahu Alam!

Filed under: Opini

One Response

  1. info yang menarik, kritis dan membangun … trim’s

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Welcome Myspace Comments

Penulis

Waktu

Tulisan-tulisan yang telah dimuat di berbagai media cetak lokal seperti Palopo Pos, Harian Fajar, Majalah Payung Luwu dan BUletin BPSDM yang memaparkan tentang fenomena sosial yang terjadi di Indonesia serta karya-karya yang bernafaskan Islam.

Anda Pengunjung Ke

Telah dikunjungi oleh

  • 119,407 pembaca

Deteksi Lokasi

Terima Kasih Kunjungannya

Thank You Myspace Comments
%d bloggers like this: